Rabu, 08 Maret 2023

Public Spending and Informal Economy in The Asian Countries

Jurnal ini berkontribusi pada investigasi dampak belanja publik (dalam konteks Indonesia anggaran APBN/D) dan anggaran yang tidak seimbang pada ekonomi informal di konteks Asia.

Sampel data diambil dari 32 negara di Asia dari tahun 2000-2017, menggunakan rumusan panel Generalized Method of Moment (GMM).

Paper ini menemukan, peningkatan belanja publik dan ketidakseimbangan anggaran akan meningkatkan ukuran ekonomi informal.

Selain itu, beban pajak dan kontribusi pertumbuhan ekonomi akan menambah pertumbuhan ekonomi informal di negara Asia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan semakin besarnya ekonomi informal.

Ekonomi informal memiliki kelebihan menyediakan lapangan pekerjaan, khususnya saat terjadi krisis, harga yang kompetitif, mempromosikan ekonomi lokal, dan meningkatkan tingkat pendapatan.

Ekonomi informal juga berhubungan dengan tingginya korupsi yang menggiring pada ketidakstabilan politik.

Berbagai faktor menentukan dari sektor informal bisa dilihat dari berbagai sisi:
1/ Berbagai varietas pengangguran
2/ Bagaimana mendesain sistem pajak dan jaminan sosial
3/ Kualitas institusi

Belanja publik (dalam konteks Indonesia bisa disebut APBN/APBD) menyediakan pillar kebijakan fiskal dan penentu penting dalam ekonomi informal.

1. Penambahan APBD berhubungan dengan pertambahan pajak untuk mengatasi anggaran yang tak seimbang.
2. APBD disalurkan dengan banyaknya beban hukum, regulasi, dan prosedur yang berbayar.

Data menunjukkan, Jepang memiliki tingkat ekonomi informal terkecil, sementara terbesar adalah Azerbaijan. Begitu juga dengan Vietnam angka ekonomi informal tergolong kecil, sekitar 16,5 persen dari konomi nasional.

Peneliti mencatat bahwa kebijakan yang menargetkan pengurangan ekonomi informal tidak dapat dipisahkan dari pengeluaran publik (APBN/APBD) dan kebijakan ketidakseimabgan anggaran. Selain itu, dalam pembuatan kebijakan juga perlu mempertimbangkan beban pajak dengan reformasi pajak yang sistematis karena beban pajak menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi informal.

KUTIPAN:

"Public spending is one of the overriding pillars of fiscal policy and an important determinant of the informal economy. It plays a significant role in individuals’ decisions to stay in the formal sector or move to informality. We consider that public spending might be a key determinant for the informal economy for the following reasons."

"[f]inding indicates that budget imbalance enhances a positive effect of government spending on the informal economy. This finding is not recorded in the existing literature. This finding implies that, with an increased budget imbalance/deficit level, an increase in public spending is associated with an increased informal economy size."

"Supporting sustainable economic growth and development requires the governments of Asian countries to take measures to control the informal economy effectively."

"It is very important to initiate a new theoretical framework to explain the channels through which public spending impacts the informal economy."

Phuc Van Nguyen, Duc Hong Vo, Toan Pham-Khanh Tran & Ngoc Phu Tran | (2022) Public spending and informal economy in the Asian countries, Cogent Economics & Finance, 10:1, 2101220

Link: https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2101220

#phucvannguyen #duchongvo #toanphamkhanhtran #ngocphutran #informal #asian #asia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar