LP3ES menggelar diskusi dan pre-launching buku bertema "Ekonomi Politik Kekuasaan: Kapitalisme, Populisme dan Oligarki" melalui Zoom Meeting, Senin, 15 Juni 2026. Diskusi ini menghadirkan pembicara Vedi R. Hafiz, serta sambutan dari Rahadi T. Wiratama (Editor Buku) dan Widjanarko (Direktur Program Penerbit LP3ES).
Vedi memberikan pengantar bahwa ketika menulis buku ini, dia sempat berpindah-pindah tema, salah satunya karena bosan. Tapi juga ada satu benang merah tentang kontestasi, tapi yang bedain, kontestasi ini tidak pernah sama antara satu orang ke orang lainnya. Lebih ke sosiologi kekuasaan, daripada liberalis pluralis.
Dia terganggu dengan intelektual fate atau intelektual trendy, ada skeptis dari luar negeri sehingga dikonsumsi banyak orang. Dia tidak pernah menerima apa pun dengan take it for granted. "Saya skeptis dengan ide-ide trendi," katanya. Misal soal transisi demokrasi, siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Dia juga kritis dengan pasar dan civil society. Lalu soal good governance, siapa sih di baliknya? Apa persoalannya? Produk tersebut merupakan hasil dari kontestasi. Desentralisasi sebagai bagian good governance memproduksi praktek predatoris atau raja-raja kecil. Ada sesuatu skeptis di semua artikel yang Vedi tulis di buku ini.
Berbicara tentang Indonesia juga ada hal-hal yang dikomparasi secara global. Institutional design itu kurang memadai, kalau diterapkan, bisa dibajak kepentingan dominan, yaitu kepentingan oligarkis. Pemahaman tentang oligarki berbeda dengan pemakaiannya secara umum. Oligarki bukan sekadar perkumpulan orang kaya, tapi juga bagaimana posisinya secara sosial. Bagaimana korporasi dan institusi dominan terhadap gerakan ekonomi politik. Bukan semata-mata soal segelintir komlomerat, tapi juga politik. Kita perlu skeptis bahwa orang yang menulis tentang undang-undang juga orang yang punya usaha.
Menurutnya, sekarang ini terjadi banyak diskusi tentang krisis demokrasi. Buat Vedi, ini outcome liberalisasi global. Sehingga institusi demokrasi tak bisa bekerja. Kenapa di Indonesia demokrasi tak bisa maju? Karena salah satunya juga ada politik identitas. Oligarki melindungi pihak-pihak di dalam koalisi, itu juga mengambil keuntungan dari struktur sosial ekonomi yang didominasi oleh oligarki.
Populisme ini juga menjadi perhatian Vedi, terutama populisme Islam. Populisme itu upaya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang semakin kompleks. Kemudian ini dimobilisasi untuk mendukung agenda politik tertentu di waktu-waktu penting, misal pada Pemilu 2014, 2019, dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk membangun solidaritas penduduk masyarakat karena posisi sosial yang berbeda. Dimobilisasi untuk agenda sesaat. Kemudian ketika berdamai jadi hilang. Ini bisa jadi alat oligarki.
Ada juga karya-karya tentang buruh. Buruh itu representasi bagian masyarakat yang paling marjinal. Kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan dan sosial ekonomi yang dianggap itu jadi terbatas. Karena fragmentasi dari zaman Orde Baru, jadi mainan oligarki. Dari penelitian Vedi, meski ada yang mau berjuang, pikiran mereka dimoderasi yang dikonsumsikan negara Buku ini untuk siapa saja yang ingin memahami persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.
Tanya Jawab:
Q1: Populisme Islam berbeda dengan sebelumnya. Dia gerakan sosialisme dan kelas. Ada skeptisisme, berujung pada cakisme. Adakah skenario lain selain cakisme? Kalau kita lihat Islam dan gerakan kelas menengah, mereka enggan berkompromi.
Q2: Rizal UIN Malang: Bicara soal demokrasi, semua makhluk hidup itu binatang politik. Bagaimana menciptakan kesetaraan tanpa memicu konflik/anarki? Apakah negara yang banyak utang akan terpuruk oleh bunga?
Q3: Maulana: Pemerintahan saat ini apakah lebih ke oligarki atau demokrasi? Untuk memperbaiki demokrasi tersebut bagaimana?
Vedi: Di Turki populisme Islam lebih berhasil daripada di Indonesia. Dalam arti, kekuatan sospol yang beraliansi dengan Islam itu menguasai negara karena mereka punya basis materiil yang kuat. Mereka didukung tiga pilar, pertama, kelas menengah yang teralienasi oleh rezim Kemalisme. Kedua, mereka punya kelas pengusaha yang kedaerahan. Mereka punya usaha-usaha kecil, yang bisa jadi penopang. Mereka bisa menjalin ke kelas bawah. Ketiga, ada asosiasi pemudanya. Ada oligarki tandingan terhadap Kemalisme.
Semua politik itu konflik. Konflik itu keniscayaan dalam ekopol. Bisa jadi konflik ide, senjata, dll. Tak harus ada kekerasan. Apakah ada kekuatan yang cukup inheren untuk menandingi kelas kepentingan berkuasa? Konflik ketika jadi anarki akan menguntungkan status quo. Misal dikomparasi, tak bisa disamakan antara Indonesia vs USA, karena berkaitan dengan ekonomi suatu negara. Indonesia tak bisa tak berhutang semaunya, karena luar negeri juga melihat bagaimana memenejemen sumber daya.
Q4: Nabil: Pertanyaan untuk Prof. Vedi,
R. William Liddle pernah melontarkan kritik terhadap Tesis Oligarki dengan argumen bahwa mazhab ini cenderung mengajarkan 'keputusasaan politik'. Kritik tersebut muncul karena Tesis Oligarki dinilai terlalu deterministik, hanya melihat institusi demokrasi pasca-1998 pada akhirnya selalu dibajak oleh kekuatan elite lama, sehingga menafikan ruang bagi agensi polittisi reformis (seperti Pak B.J. Habibie, misalnya), masyarakat sipil, dan reformasi kelembagaan. Bagaimana Anda memandang kritik mengenai 'keputusasaan' yang dialamatkan pada Tesis Oligarki ini? Apakah analisis ekonomi-politik makro memang cenderung mengesampingkan potensi agensi lokal, atau justru hambatan strukturalnya yang selama ini belum berhasil didobrak? Dalam debat akademik mengenai transisi demokrasi di Indonesia, terdapat jurang yang cukup besar antara mazhab pluralis dan para pengusung Tesis Oligarki. Ketika para sarjana pluralis mengkritik bahwa Tesis Oligarki membawa narasi “keputusasaan” karena skeptis terhadap institusi demokrasi formal, apakah menurut Anda kritik tersebut muncul karena mereka terjebak dalam 'optimisme semu' (naive optimism)? Yaitu melihat demokrasi sebatas prosedur pemilu, tanpa membongkar asimetri material dan penguasaan kapital yang ada di baliknya?
Vedi: Resentralisasi oligarki terjadi dalam pemerintahan Prabowo. Tapi ada tiga kontradiksi inheren yang bisa jadi peluang. Pertama, akan jadi krisis fiskal. Ini menciptakan kontradiksi, karena proyek mahal seperti Danantara, MBG, Kopdes untuk membangun patronase dan hegemoni. Pada saat yang sama membebani APBN, memberatkan pengusaha dan masyarakat. Ini terjadi krisis oligarki juga. Kedua, dengan adanya Danantara dan MBG, membangun koalisi yang bisa dikontrol oleh sebagian orang. Lalu bagaimana dengan pihak yang sudah mengalami desentralisasi? Seperti kepala daerah, ini persoalan di dalam politik juga. Ketiga, terjadi konflik masyarakat dengan aparat dan ASN terutama yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam. Ada kontradiksi yang mungkin akan menyebabkan konflik antara masyarakat lokal dan aparat (negara). Akan banyak lagi konflik lokal yang terjadi.
Q5: Deda UGM: Apa yang dihighlight soal civil society? Kelas menengah kita yang deliberal.
Q6: Andi: Tanggapan terkait krisis neoliberalisme? Bagaimana memandang populisme yang berbasis identitas jadi satu-satunya basis resistensi terhadap oligarki?
Q7: Goris (FISIP Universitas Djuanda): Elaborasi lebih lanjut mulai dari perkembangannya, yang disebut aliansi apa saja? Basis ekonomi materialnya yang membentuk oligarki? Tesis saya pemain inti sama.
Vedi: Oligarki itu bukan benda mati, tapi beradaptasi terus dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Banyak oligarki manancapkan diri di neoliberalisme karena konsentrasi kekayaan menjadi lebih tajam, tetapi krisis neoliberalisme itu sendiri kemudian memberikan oligarki yang telah memanfaatkannya dalam mekanisme pasar untuk mempertahankan kedudukan. Pada tahun 2008-2009, partai jadi disfungsional. Ini menjadikan rentan terhadap krisis. Persoalan-persoalan ekonomi yang dialami rakyat diakibatkan oleh orang luar juga memberi dampak ideologis yang memunculkan gerakan-gerakan kritik. Oligarki bisa menggunakan retorika populis untuk melindungi diri sendiri, ternyata menciptakan amarah sosial. Sangat mudah kita tergelincir oleh propaganda oligarki, yang seolah mementingkan rakyat tapi enggak.
Q10: Fahri: Apakah ekonomi politik kekuasaan berseberangan dengan free market?
Vedi: Pasar bebas di Indonesia, tiap kali masuk jadi hal lain oleh pembuatnya. Misal regulasi perbankan, didukung oleh lembaga internasional. Yang terjadi kemudian konglomerat bikin bank-nya sendiri, kemudian ditambah kebijakan yang bisa mengakses dana internasional secara lebih mudah. Ini meningkatkan utang luar negeri swasta secara luas biasa. Teknokrat di Indonesia ini hanya berkuasa sekian tahun saja. Sesudah itu mereka dimutasikan untuk kepentingan oligarki. Perubahan geopolitik dan geoekonomi yang mengubah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar